Skip to main content

Update Kebijakan Mas Nadiem: Dana BOS Langsung ke Rekening Sekolah di tahun 2020


Jakarta : dalam konferensi pers mas nadiem sebagai menteri kebudayaan dan pendidikan melakukan gebrakan dengan menggandeng sri mulyani untuk merombak kebijakan penyaluran dan BOS di tahun 2020. 

Untuk tahun 2020 dana BOS akan di naikkan untuk guru honorer yang maksimal 50% sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap sekolahnya, hal ini sebenarnya masih menjadi sebuah polemik yang dimana hal tersebut tidak akan berimbas apa-apa terhadap guru honorer, dalam beberapa kasus pihak sekolah tidak adanya transparansi tentang masalah dana BOS.

sebenarnya banyak harapan dari guru honorer agar bisa di angkat menjadi PNS, atau minimal gaji dari pusat langsung ke rekening guru honorer agar setiap guru honorer mendapat perlakuan yang sama serta lebih transparansi.

kebijakan lainnya oleh mas nadiem adalah Dana BOS dianggarkan untuk biaya operasional sekolah yang bersumber dari DAK (dana alokasi khusus) nonfisik.

Percepatan proses penyaluran dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah.


Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

“Kami membantu mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Jakarta, Senin (10/2).

Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik.

Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900 ribu per siswa per tahun.

Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun.

dan yang paling terpenting dana BOS adalah pengawasan dari BPK dan pemerintah pusat serta transparansi dana BOS di setiap masing-masing sekolah.

Adss Policy: Mohon maaf atas iklan yang tayang di blog ini jika tidak berkenaan, karena itu di luar dari tanggung jawab publiser.
Buka Komentar
Tutup Komentar